Terdengar miris bagi penulis saat mengikuti upacara hari kesaktian pancasila 1 Oktober 2014 di salah satu institusi pendidikan. Alasanya, karena dalam upacara tersebut pembina upacara yang bertindak sebagai pemberi nasihat terkesan garang dan berapi-api menyalahkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Disebutnya PKI adalah kafir dan harus diperangi karena telah membunuh 7 Jenderal, seperti cerita sejarah yang pernah dihasilkan oleh rezim otoriter Soeharto.Gejolak batin semakin terasa karena penulis pernah berdialog langsung dengan punggawa-punggawa PKI di Jawa Tengah pada 2012 lalu. Dari dialog tersebut, penulis yang awalnya berfikiran bahwa PKI adalah dalang dari pemberontakan 30 September 1965, ternyata mendapat klarifikasi yang sesuai dengan artikel-artikel kritik tentang pemberontakan PKI yang dulu di bredel oleh orde baru. Sehingga penulis memiliki pemahaman yang kuat tentang kronologi asli tentang sejarah G 30 S PKI.
Seakan sudah menjadi kekeliruan yang kolektif, sejarah versi penguasa ini tumbuh subur dan bertahan selama ini di masyarakat. Sejarah memang lekat dengan konteks siapa yang sedang berkuasa kala itu. Manipulasi sejarah rentan dilakukan untuk meraih tujuan tertentu, dengan menghalalkan segala macam cara. Kekeliruan sejarah tersebut seakan terorganisir dengan baik dengan skenario yang tersusun rapi. Misalnya saat pemerintahan Soeharto, kita selalu disuguhi tontonan film yang berisi tentang kekejaman PKI yang tayang setiap tanggal 30 September. Kemudian, buku-buku sejarah dan berita-berita sejarah memuat keburukan-keburukan yang disematkan kepada siapapun yang dianggap PKI. Sehingga muncul stigma di masyarakat kita bahwa PKI adalah kafir dan sesat.
Jika mengacu dari film dokumenter yang berjudul The Real G 30 S PKI karya Walter Slamer dkk yang diproduksi pada tahun 2003 ini, menguak habis soal sejarah asli peristiwa G 30. Pernyataan dan ungkapan yang kontroversial bagi sebagian orang diungkapkan oleh banyak pelaku sejarah dan korban kekejaman Soeharto kala itu. Dalam film tersebut mengunkapkan bahwa dalang dari peristiwa tersebut adalah sang Jenderal yang berani mengorbankan ribuan nyawa untuk kepentingan kekuasaan. Sekitar 600.000 warga Indonesia dibunuh dan dikubur secara masal untuk ambisi pribadinya menggulingkan pemerintahan presiden Soekarno.
Siasatnya begitu lihai dengan memainkan media yang saat itu digiring pada arus menjadikan Soeharto sebagai pahlawan yang mampu menumpas pemberontakan PKI. Semua pemberitaan yang muncul kala itu adalah manipulasi sang Jenderal, karena berita sesungguhnya dibungkam. Seperti peristiwa pembunuhan 7 Jenderal yang merupakan rekayasa, dan simbolisasi dari monumen kesaktian pancasila yang banyak memuat berita yang sesungguhnya tidak benar. Sehingga tidak mengherankan jika sekian banyak Jurnalis asing memberikan predikat kepada Soeharto sebagai salah satu pemimpin diktator dan pembunuh berdarah dingin di abad ke 20. Hal tersebut yang kemudian menginspirasi film dokumenter berikutnya yang berjudul The Art of Killing, atau dalam bahasa Indonesia berarti seni membunuh.
Kaitanya dengan konteks pendidikan, menurut hemat penulis harus ada upaya pembenaran sejarah yang dilakukan oleh seluruh perangkat pendidikan yang ada. Upaya untuk megembalikan fakta sejarah pada trackyang tepat perlu dikampanyekan. Pendidik sebagai pemberi berita tentang sejarah seharusnya mengerti betul tentang fakta sejarah yang sesungguhnya. Bukan justru terjebak dalam manipulasi sejarah yang mengakibatkan bangsa ini terjerumus pada pemahaman sejarah yang keliru. Kelirumologi sejarah harus mendapatkan pencerahanya, dengan upaya membangun kesadaran kolektif bukan kekeliruan kolektif.
Dalam praksisnya, perlu ada rumusan ulang tentang sumber belajar dan informasi sejarah yang berimbang dan sustainable.Buku-buku yang diproduksi dan pemahaman pendidik harus memuat makna sejarah yang sesungguhnya. Sehingga tidak lagi muncul stigma buruk di masyarakat tentang kelompok tertentu (Eks PKI), karena kedudukan mereka adalah sama dimata konstitusi, yakni sebagai warga negara yang dijamin hak-haknya oleh negara. Apalagi jika kita bertahan pada pemahaman sejarah yang keliru, kemudian kita menghujat orang yang bersangkutan, padahal nyata-nyata kita yang salah paham. Tentu hal tersebut sangat tidak arif, karena dapat membawa bangsa ini kepada perpecahan. Ideologi apapun memang tidak relevan bagi bangsa kita selain Pancasila, namun tidak harus kita memusuhi bahkan menindas orang lain hanya karena pemahaman sejarah yang salah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar